Jombang – suaraharianjatim.com : Pembahasan Rencana Kerja (Renja) 2027 menjadi fokus utama dalam Forum Perangkat Daerah (PD) yang digelar di Ruang Komisi B Kantor Sekretariat DPRD Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Kamis (19/2/2026). Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang, Danang Praptoko.
Dalam forum tersebut, hadir 13 perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Diskominfo, Bapperinda, Kesra, Bakesbangpol, BPKAD, serta Inspektorat. Selain itu, unsur non-pemerintah turut hadir, antara lain Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang.
Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko, menegaskan bahwa FPD bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan ruang strategis untuk menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan riil masyarakat. “Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, terutama terkait pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota dewan dalam melayani masyarakat,” ujar Danang.
Mantan Kepala Bappeda Jombang itu juga menekankan bahwa setiap pandangan yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan Renja 2027. Ia menegaskan arah kebijakan Setwan harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah, agar semua program berjalan sinkron. “Semua harus sinkron dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, sehingga perencanaan tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Dalam sesi diskusi, perwakilan FKMJ, Didik Tondo Susilo, menyatakan komitmen organisasinya untuk terus menjaga kondusivitas daerah. FKMJ yang menaungi beragam elemen masyarakat.
Mulai dari NU, Muhammadiyah, LDII, Siddiqiyyah, Sholawat Wahidiyah, penganut aliran kepercayaan, hingga budayawan dan pendeta gereja yang menyatakan siap mendukung kebijakan pembangunan daerah.
“Kami ingin Jombang tetap aman, maju, dan sejahtera. Sinergi dengan pemerintah harus terus diperkuat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, menyoroti pentingnya penguatan transparansi dan digitalisasi informasi di lingkungan DPRD. Menurut dia, publik perlu memperoleh akses yang lebih mudah terhadap program legislasi daerah (prolegda), rapat paripurna, hingga rapat komisi.
“Digitalisasi informasi menjadi kebutuhan. Masyarakat harus bisa mengakses produk legislasi dan agenda wakil rakyat secara terbuka,” kata Mufid.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Diskominfo menyatakan kesiapan mendukung penguatan sistem informasi digital guna menunjang kinerja Sekretariat DPRD sekaligus meningkatkan pelayanan informasi publik.
Menutup forum, Danang menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta. Ia berharap FPD menjadi fondasi kuat dalam merancang Renja 2027 yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*ryn
