Kabupaten Mojokerto – suaraharianjatim.com : Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar rapat koordinasi pembinaan wilayah, Kamis (24/4), bertempat di Aula Arayanna Hotel & Resort, Trawas. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Forkopimca dari 18 kecamatan, serta sejumlah tokoh strategis di daerah.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk memastikan peringatan May Day berjalan dalam suasana aman, tertib, dan kondusif. Mengingat Kabupaten Mojokerto merupakan daerah industri dengan jumlah pekerja cukup besar, antisipasi dini menjadi fokus utama pembahasan.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra atau akrab disapa Gus Barra, dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas sosial menjelang peringatan May Day.
“Ini adalah isu tahunan yang perlu kita sikapi dengan pengalaman dan kesiapan. Tujuannya agar peringatan May Day bisa berlangsung lancar tanpa mengganggu roda pemerintahan maupun kehidupan masyarakat,” ujar Gus Barra.
Ia juga menyinggung soal tuntutan upah minimum yang kerap menjadi isu dalam aksi buruh. Menurutnya, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa penetapan UMR/UMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Kami di tingkat kabupaten tidak memiliki wewenang untuk menetapkan upah minimum. Jadi mari kita edukasi para pekerja agar aspirasi mereka tersalurkan ke jalur yang tepat,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Mojokerto, Bambang Purwanto, mengungkapkan bahwa sebanyak 171.900 warga Mojokerto bekerja di sektor industri, atau sekitar 26,9 persen dari total angkatan kerja. Fakta ini menunjukkan besarnya peran sektor industri dalam menopang ekonomi daerah.
“Untuk itu, Pak Camat, Pak Danramil, dan Pak Kapolsek harus mampu mengidentifikasi potensi kerawanan sosial di wilayah masing-masing. Jika ada gesekan kecil, dampaknya bisa luas,” jelas Bambang.
Ia menegaskan bahwa stabilitas daerah merupakan fondasi utama dalam menarik dan menjaga investasi. Ketidaknyamanan di lapangan bisa mendorong investor hengkang atau enggan masuk ke Mojokerto.
“Kalau tidak aman, investor akan berpikir dua kali. Karena itu, keamanan dan kenyamanan harus dijaga bersama,” tandasnya.
Dalam forum tersebut, Disnaker juga diminta untuk menyusun pemetaan potensi gerakan buruh. Pendekatan humanis, komunikasi aktif, dan dialog terbuka dengan serikat pekerja dinilai menjadi strategi utama menjaga kedamaian dan harmonisasi sosial.
“Berikan informasi yang jelas dan akurat terkait rencana aksi. Jika komunikasi terjalin baik, maka ketegangan bisa dicegah dan Mojokerto tetap menjadi wilayah yang aman, damai, dan terkendali,” tutup Bambang. *ds
