Jombang – suaraharianjatim.com : Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD memiliki peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, S.Ag, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang membutuhkan kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif.
“Menurutnya, pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya sinergi kedua unsur pemerintahan tersebut. “Perencanaan pembangunan daerah adalah proses kolaboratif antara eksekutif dan legislatif.
Pokir DPRD berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput dengan kebijakan pembangunan yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Hadi Atmaji.
Ketua DPRD Jombang,menjelaskan bahwa semua peran dan sistem kedudukan pokir dalam perencanaan pembangunan ada 3 fungsi yaitu.
- Menjamin Representasi Rakyat Sebagai representasi sah masyarakat, anggota DPRD dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi riil konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Pokir memastikan perencanaan pembangunan tidak hanya terpaku pada data teknokratik, tetapi mencerminkan realitas lapangan.
- Mendorong Partisipasi Masyarakat Melalui mekanisme reses, masyarakat dapat terlibat aktif dalam menentukan prioritas pembangunan. Hadi menyebut partisipasi ini sebagai indikator demokrasi yang sehat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif.
- Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Semua usulan Pokir kini wajib melalui dokumen resmi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI). Hal ini menjamin transparansi karena setiap usulan dapat ditelusuri asal-usulnya, sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran.
Ia juga menjelaskan, pokir punya hubungan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini, karena banyak usulan DPRD berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dua sektor yang paling terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Hadi Atmaji kembali menekankan, Pokir merupakan upaya untuk memastikan pembangunan tidak sepenuhnya menjadi urusan angka dan perencanaan dari balik meja. Pokir menjadi cara agar suara warga tetap punya ruang di tengah sistem yang berlaku.
“Melalui proses perencanaan yang partisipatif, penggunaan sumber daya daerah akan jauh lebih optimal. Efisiensi anggaran dapat tercapai karena alokasi dana diarahkan langsung pada sasaran yang tepat sesuai aspirasi masyarakat,” terangnya.*ryn
