Jombang – suaraharianjatim.com : Biadap dan sangat keterlaluan patut disandang oleh mafia tanah yang selalu meresahkan dan merugikan orang lain. Hal ini terungkap setelah kasus sengketa dan penguasaan lahan seluas sekitar 100 hektare di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, berujung di bui.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jombang secara resmi menetapkan Mariyono (58) sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penyerobotan dan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan hak atas tanah.
Berdasarkan data yang dihimpun, penetapan status hukum terhadap warga Dusun Wonoasih tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka tertanggal 14 September 2026 yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jombang.
Kasus ini bermula dari laporan yang dilayangkan oleh pemilik sah lahan berinisial PSS di Polda Jatim sebagaimana surat tanda terima Laporan Polisi Nomor: LP/B/517.01/IX/2021/SPKT/Polda Jatim tertanggal 23 September 2021 lalu, hingga dilimpahkan ke Polres Jombang.
Kuasa hukum pelapor, Syahrial Saragih, menegaskan bahwa kliennya memegang dokumen kepemilikan yang sah secara hukum dan tercatat resmi di negara.
“Luas yang kita data saat ini sekitar lebih kurang 100 hektar. Terdiri dari 18 sertifikat dan 4 petok D. yang selama ini sudah berkontribusi ke negara berdasarkan SPPT yang valid,” ujar Saragih saat diwawancarai wartawan di Mapolres Jombang, Selasa (15/9/2026).
Masih kata Saragih, para oknum yang menguasai lahan tersebut mulanya merupakan pekerja atau karyawan kebun yang dipercaya menjaga serta merawat tanaman cengkeh milik pemilik awal. Namun, situasi berubah pasca-reformasi tahun 1999, di mana mereka berupaya merebut hak atas tanah tersebut hingga akhirnya pemilik sah diusir dari lokasi pada tahun 2000.
“Si oknum tersebut menguasai lahan tersebut mulai 2002 sampai saat ini,” tegas Saragih.
Selama kurun waktu penguasaan tersebut, lahan dialih fungsikan secara sepihak. Pada periode 2002 hingga 2012, lahan ditanami komoditas seperti jagung dan singkong, sebelum akhirnya beralih menjadi perkebunan tebu seluas 80 hektar sejak tahun 2012.
Saat disinggung mengapa laporan hukum baru diproses setelah waktu yang lama, Saragih menjelaskan bahwa pemilik lahan sempat diliputi rasa takut akibat ancaman fisik dan teror dari pihak-pihak yang menguasai lahan. Bahkan salah satu dari oknum tersebut diduga salah satu anggota Ormas.
“Ini terjadi karena adanya ketakutan terhadap oknum yang menguasai lahan, aksi tersebut berupa ancaman-ancaman akan dibakar dan dilempari batu, itu yang menjadikan trauma berat terhadap kepemilikan tanah tersebut,” ungkap Saragih.
Intimidasi verbal juga kerap dilontarkan untuk menakut-nakuti pemilik dengan mengatasnamakan masyarakat setempat.
“Ya, ada beberapa kalimat pada saat beliau menduduki dan menempati dan diusir itu oknum tersebut melontarkan omongan, ‘Ini bukan tanah kamu, ini tanah rakyat Wonomerto,’” ungkapnya.
Akibat penguasaan tanpa izin yang berlangsung selama kurang lebih 26 tahun sejak tahun 2000, pihak korban menderita kerugian materil yang cukup besar.
“Kalau menurut hemat kami sesuai keterangan kepemilikan, setiap tahun yang menghasilkan 40 miliar lebih, mulai dari tahun 2000 sudah tidak memiliki penghasilan selama oknum tersebut menguasai,” jelas dia.
“Jika dikalkulasikan secara akumulatif, kerugian tersebut menyentuh angka fantastis 26 tahun, 1,2 triliun,” imbuhnya.
Sebelum menempuh jalur hukum pidana, pihak pelapor telah berupaya menempuh jalur kekeluargaan melalui mediasi di tingkat desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa Wonomerto, Siswoyo, serta melibatkan pihak kepolisian sektor setempat.
Pemilik lahan bahkan sempat menyiapkan kompensasi agar konflik dapat dihindari secara damai. Namun, karena tidak ada itikad baik untuk menyerahkan kembali lahan tersebut, langkah hukum tegas akhirnya ditempuh.
Saragih menjelaskan bahwa penyidik Satreskrim Polres Jombang sebelumnya telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan SPDP pada 27 Juli 2026, hingga akhirnya menetapkan Mariyono sebagai tersangka pada 14 September 2026.
Dalam konstruksi hukumnya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana berlapis, yakni Pasal 257 ayat (1) dan Pasal 502 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perbuatan melawan hukum memaksa masuk pekarangan tertutup dan penguasaan hak atas tanah secara ilegal.
Hasil investigasi tim hukum menyebut bahwa terduga pelaku ada empat orang dan teroganisir seperti mafia tanah. Salah satu di antaranya bahkan ada yang mengaku sebagai anggota ormas.
“Yang saat ini kita mintai sebagaimana SP2HP yang kita sebagai pelapor dan saya juga sebagai penasihat hukum daripada kepemilikan mengarah dan mengerucutnya itu pasal yang sangat menguatkan adalah 502 yang bisa kita tentukan adalah ancaman 5 tahun,” tegas Saragih.
“Untuk saat ini kami dalam pengembangan laporan pastinya adalah empat (terduga pelaku). Satu telah ditetapkan tersangka oleh Polres Jombang,” pungkasnya.
Dikonfirmasi hal itu, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Magribi Agung Saputra membenarkan bahwa telah mengamankan pelaku yang diduga melakukan penyerobotan tanah di Wonosalam.
Polres Jombang langsung menjebloskan ke sel tahanan usai ditetapkannya sebagai tersangka.
“Betul mas, sudah ditetapkan tersangka. Sudah (ditahan),” kata AKP Magribi saat dikonfirmasi melalui sambungan pesan WhatsApp, Selasa (15/9/2026).*tim
