Kota Mojokerto – suaraharianjatim.com : Upaya serius Pemerintah Kota Mojokerto dalam menanggulangi stunting mulai menunjukkan hasil nyata. Sejak akhir tahun 2024, dua kelurahan, yakni Kelurahan Meri dan Kelurahan Purwotengah, dinyatakan mencapai status zero stunting.
Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemkot Mojokerto dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat mengikuti Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting secara daring bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur, Rabu (11/6), dari Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.
“Dari 18 kelurahan, prevalensi stunting tertinggi tercatat di Kelurahan Kedundung dengan angka 2,10 persen. Namun perlu diketahui, ini merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar. Sedangkan yang terendah adalah Kelurahan Kauman dengan 1,02 persen,” ungkap Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM), prevalensi stunting di Kota Mojokerto terus mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada 2020 tercatat 7,71 persen, turun menjadi 4,84 persen di 2021, 3,12 persen di 2022, lalu 2,04 persen pada 2023, hingga mencapai 1,54 persen di tahun 2024. Bahkan, pada April 2025, angka tersebut kembali turun menjadi 1,47 persen.
Ning Ita menyebut validitas data diperkuat oleh penggunaan aplikasi Gayatri, yang terintegrasi dengan data posyandu, layanan puskesmas, hingga rumah sakit. Selain itu, lebih dari 1.600 kader motivator turut berperan aktif di lapangan, masing-masing mengawasi 20 hingga 30 rumah.
“Dengan jaringan kader yang luas, kami bisa mengetahui kondisi gizi anak secara akurat dan cepat di masing-masing lingkungan,” imbuhnya.
Dalam pemaparannya, Ning Ita juga menyampaikan bahwa Pemkot Mojokerto telah melakukan analisis situasi komprehensif, mulai dari pemetaan data lima kelompok sasaran utama, identifikasi kendala program tahun sebelumnya, analisis program berjalan, hingga penetapan seluruh kelurahan sebagai lokus Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS).
Dari sisi dukungan anggaran, komitmen Pemkot semakin menguat. Jika pada tahun 2022 tercatat hanya 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat, maka pada 2025 jumlahnya meningkat menjadi 19 OPD, yang bersama-sama menjalankan 179 sub-kegiatan terkait stunting.
Beragam inovasi lokal pun digerakkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting, antara lain:
- Gempa Genting (Segenggam Sampah Gawe Anak Stunting)
- Canting Gula Mojo (Cegah Stunting Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat)
- Berkate Pak Miang (Bersama Kader Asman Toga dan Akupresur Peduli ASI Eksklusif Demi Cegah Stunting)
- Pasupati (Peduli Stunting dan Pertumbuhan Balita Terintegrasi)
- Gemulai (Gerakan Pemantauan Ibu Hamil dan Bayi)
- Jarik Linting (Jaringan Kelompok Peduli Balita Stunting)
- Gentala (Gerakan Tuntaskan Stunting Melalui Layanan Terintegrasi Bersama)
Dengan berbagai pendekatan dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Kota Mojokerto optimis dapat mempertahankan bahkan menurunkan angka stunting hingga menyentuh nol di seluruh wilayahnya dalam waktu dekat. *ds
