Jombang – suaraharianjatim.com : Ratusan mahasiswa Jombang dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang pada Senin pagi (30/12/2024). Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Ketua PMII Jombang, Asrorudin, bersama Ketua GMNI Jombang, Daffa Raihananta, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan wujud serius mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.
“Kami hadir di sini untuk menolak kenaikan PPN 12 persen. Meski Undang-Undang sudah berlaku, pembatalannya masih bisa dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Kami meminta agar DPRD Jombang menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat, mengingat dampak domino dari kenaikan pajak ini sangat besar,” ujar Asrorudin.
Ia menambahkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memang mengatur kenaikan PPN. Namun, ketidakjelasan klasifikasi dalam kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat kelas bawah.
“Efek domino ini akan berdampak langsung pada masyarakat bawah. Jika seluruh wilayah di Indonesia bersama-sama menolak kenaikan ini, pembatalan secara kolektif sangat mungkin terjadi,” imbuhnya.
Setelah melakukan aksi di luar gedung, mahasiswa berhasil masuk ke ruang sidang Paripurna DPRD Jombang dan disambut oleh Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mendesak DPRD untuk menandatangani penolakan kenaikan PPN dan mengawal aspirasi tersebut hingga ke DPR RI.
Hadi Atmaji menyatakan komitmennya untuk membawa aspirasi tersebut ke Jakarta pada 3 Januari 2025. “Kami akan mengantarkan berkas ini ke DPR RI sesuai prosedur. Aspirasi mahasiswa Jombang ini akan kami sampaikan langsung,” ujarnya.
Hadi juga menyoroti pentingnya menunda kebijakan kenaikan PPN ini, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19.
“Jika kebijakan ini tetap dilaksanakan, dampaknya akan sangat besar. Semua harga barang otomatis akan naik, dan ini akan memberatkan masyarakat,” jelasnya.
Setelah penandatanganan penolakan kenaikan PPN oleh DPRD Jombang, mahasiswa menyampaikan apresiasi kepada Hadi Atmaji dan meninggalkan gedung DPRD dengan tertib. Mereka berharap aksi ini menjadi langkah awal untuk menggalang solidaritas penolakan kenaikan PPN di seluruh Indonesia.
