Jombang – suaraharianjatim.com : Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal tahun 2026 kembali mengguncang sejumlah pemerintah daerah. Fenomena ini dinilai menjadi pengingat serius bagi seluruh kepala daerah agar tidak lengah dalam menjaga komitmen Clean Government dan Good Governance.
Gaduh OTT awal tahun 2026 tepatnya 19 Januari dimulai kasus pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya. Pada hari yang sama dengan OTT Kota Madiun, juga terjadi OTT terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati oleh Bupati Pati Sudewo. Kembali OTT dilakukan kepada Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq termasuk Sekda turut diamankan pada 3 Maret 2026.
Naasnya, ketiga daerah tersebut sebelumnya diakui memiliki prestasi dalam pengelolaan pemerintahan. Kota Madiun pernah memperoleh Anugerah Pandu Negeri 2024 kategori Gold dari Indonesia Institute Publik Governance. Kabupaten Pati meraih Innovative Government Award (IGA) 2025 dari Kementerian Dalam Negeri atas inovasi dalam pelayanan publiknya. Sementara itu, Kabupaten Pekalongan mendapatkan ADLG Award 2025 dari Asosiasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi di seluruh Indonesia berkat keberhasilannya dalam mendorong transformasi pemerintahan berbasis digital.
Rini Ismiati, seorang pengamat hukum dan tata kelola pemerintahan, berpendapat bahwa penghargaan tidak menjamin sebuah daerah bebas dari praktik korupsi. Ia mengemukakan bahwa prinsip Clean Government dan Good Governance harus diwujudkan melalui komitmen integritas yang berkesinambungan, bukan hanya sekadar pencapaian administratif. “Penghargaan dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, namun integritas tetap menjadi faktor utama. Tanpa adanya komitmen pribadi dan moral dari para pemimpin, bahkan sistem yang baik pun bisa runtuh.”
Di Kabupaten Jombang, dalam satu tahun kepemimpinan Bupati Warsubi, pemerintah daerah tercatat telah meraih sedikitnya 18 penghargaan di berbagai bidang. Capaian tersebut dinilai menjadi bagian untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dari mulai beberapa program pelayanan publik yang menunjukkan adanya transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan juga keterlibatan masyarakat dinilai penting dalam menjalankan fungsi pengawasan atau check and balance terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Dari banyaknya kasus OTT di berbagai daerah diharapkan menjadi pelajaran sekaligus pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.*red
